•Juni 27, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

CIRI – CIRI ZAMAN PRASEJARAH INDONESIA

•April 14, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

CIRI – CIRI ZAMAN PRASEJARAH INDONESIA
(EDISI REVISI : 1)
ZAMAN BATU zaman ini terbagi menjadi 4 zaman yaitu :
i. Palaeolithikum (Zaman Batu Tua),
Pada zaman ini alat-alat terbuat dari batu yang masih kasar dan belum dihaluskan. Contoh alat-alat tsb adalah :
• Kapak Genggam, banyak ditemukan di daerah Pacitan. Alat ini biasanya disebut “Chopper” (alat penetak/pemotong)
• Alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa : alat penusuk (belati), ujung tombak bergerigi
• Flakes, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu Chalcedon,yang dapat digunakan untuk mengupas makanan.
Alat-alat dari tulang dan Flakes, termasuk hasil kebudayaan Ngandong. Kegunaan alat-alat ini pada umumnya untuk : berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan.
• Berdasarkan daerah penemuannya maka alat-alat kebudayaan Paleolithikum tersebut dapat dikelompokan menjadi :
• Kebudayaan Pacitan dan Ngandong
Manusia pendukung kebudayaan
• Pacitan : Pithecanthropus dan
• Ngandong : Homo Wajakensis dan Homo soloensis.

gb1. jenis alat batu pada jaman Batu Tua
ii. Mesolithikum (Zaman Batu Tengah)
Ciri zaman Mesolithikum :
• Alat-alat pada zaman ini hampir sama dengan zaman Palaeolithikum.
• Ditemukannya bukit-bukit kerang dipinggir pantai yang disebut “kjoken modinger” (sampah dapur) Kjoken =dapur, moding = sampah)
• Alat-alat zaman Mesolithikum :
• Kapak genggam (peble)
• Kapak pendek (hache Courte)
• Pipisan (batu-batu penggiling)
• Kapak-kapak tersebut terbuat dari batu kali yang dibelah
• Alat-alat di atas banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Flores
• Alat-alat Kebudayaan Mesolithikum yang ditemukan di gua-gua yang disebut “Abris Sous Roche ” Adapun alat-alat tersebut adalah :
• Flaces (alat serpih) , yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu dan berguna untuk mengupas makanan.
• Ujung mata panah,
• batu penggilingan (pipisan),
• kapak,
• alat-alat dari tulang dan tanduk rusa,
• Alat-alat ini ditemukan di gua lawa Sampung Jawa Timur (Istilahnya : Sampung Bone Culture = kebudayaan Sampung terbuat dari Tulang)
Tiga bagian penting Kebudayaan Mesolithikum,yaitu :
• Peble-Culture (alat kebudayaan Kapak genggam) didapatkan di Kjokken Modinger
• Bone-Culture (alat kebudayaan dari Tulang)
• Flakes Culture (kebudayaan alat serpih) didapatkan di Abris sous Roche
• Manusia Pendukung Kebudayaan Mesolithikum adalah bangsa Papua -Melanosoid

gb2. Alat pada jaman Batu Tengah
iii. Neolithikum (Zaman Batu Muda)
Pada zaman ini alat-alat terbuat dari batu yang sudah dihaluskan.
Contoh alat tersebut :
• Kapak Persegi, misalnya : Beliung, Pacul dan Torah untuk mengerjakan kayu. Ditemukan di Sumatera, Jawa, bali, Nusatenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan
• Kapak Bahu, sama seperti kapak persegi ,hanya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher. Hanya di temukan di Minahasa
• Kapak Lonjong, banyak ditemukan di Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa dan Serawak
• Perhiasan ( gelang dan kalung dari batu indah), ditemukan di jAwa
• Pakaian (dari kulit kayu)
• Tembikar (periuk belanga), ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Melolo(Sumba)
• Manusia pendukung Kebudayaan Neolithikum adalah bangsa Austronesia (Austria) dan Austro-Asia (Khmer –Indochina)

Gb3. Alat jaman Batu Muda
iv. Megalithikum (Zaman Batu Besar )
Hasil kebudayaan zaman Megalithikum adalah sebagai berikut :
• Menhir , adalah tugu batu yang didirikan sebagai tempat pemujaan untuk memperingati arwah nenek moyang
• Dolmen, adalah meja batu, merupakan tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang, Adapu;a yang digunakan untuk kuburan
• Sarchopagus atau keranda, bentuknya seperti lesung yang mempunyai tutup
• Kubur batu/peti mati yang terbuat dari batu besar yang masing-masing papan batunya lepas satu sama lain
• Punden berundak-undak, bangunan tempat pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat
ZAMAN LOGAM
zaman ini terbagi menjadi 2 zaman yaitu :
1. Zaman Perunggu
Hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia adalah :
• Kapak Corong (Kapak Perunggu), banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Balio, Sulawesi dan Kepulauan Selayar dan Irian.Kegunaannya sebagi alat perkakas.
• Nekara perunggu(Moko), bebrbentuk seperti dandang. Banyak ditemukan di daerah : Sumatera, Jawa Bali, Sumbawa, Roti, Leti, Selayar dan Kep. Kei. Kegunaan untuk acara keagamaan dan maskawin.
• Bejana Perunggu, bentuknya mirip gitar Spanyol tetapi tanpa tangkai. Hanya ditemukan di Madura dan Sumatera
• Arca-arca Perunggu, banyak ditemukan di Bangkinang(Riau), Lumajang (Jatim) dan Bogor (Jabar)
• Perhiasan : gelang, anting-anting, kalung dan cincin.
Kebudayaan Perunggu sering disebut juga sebagi kebudayaan Dongson-Tonkin Cina karena disanalah Pusat Kebudayaan Perunggu.
2. Zaman Besi
Pada masa ini manusia telah dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang dibutuhkan, pada masa ini di Indonesia tidak banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari besi.
Alat-alat yang ditemukan adalah :
• Mata kapak, yang dikaitkan pada tangkai dari kayu, berfungsi untuk membelah kayu
• Mata Sabit, digunakan untuk menyabit tumbuh-tumbuhan
• Mata pisau
• Mata pedang
• Cangkul, dll
Jenis-jenis benda tersebut banyak ditemukan di Gunung Kidul(Yogyakarta), Bogor, Besuki dan Punung (Jawa Timur)
2. KEHIDUPAN MASYARAKAT PRASEJARAH
FOOD GATHERING
Ciri zaman ini adalah :
• Mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan
• Nomaden, yaitu Hidup berpindah-pindah dan belum menetap
• Tempat tinggalnya : gua-gua
• Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu kali yang masih kasar, tulang dan tanduk rusa
• Zaman ini hampir bersamaan dengan zaman batu tua (Palaeolithikum) dan Zaman batu tengah (Mesolithikum)
FOOD PRODUCING
• Ciri zaman ini adalah :
• Telah mulai menetap
• Pandai membuat rumah sebagi tempat tinggal
• Cara menghasilkan makanan dengan bercocok tanam atau berhuma
• Mulai terbentuk kelompok-kelompok masyarakat
• Alat-alat terbuat dari kayu, tanduk, tulang, bambu ,tanah liat dan batu
• Alat-alatnya sudah diupam/diasah
Zaman bercocok tanam ini bersamaan dengan zaman Neolithikum (zaman batu muda) dan Zaman Megalithikum (zaman batu besar)
ZAMAN PERUNDAGIAN
• Manusia telah pandai membuat alat-alat dari logam dengan keterampilandan keahlian khusus
• Teknik pembuatan benda dari logam disebut a cire perdue yaitu, dibuat model cetakannya dulu dari lilin yang ditutup dengan tanah liat kemudian dipanaskan sehingga lilinya mencair. Setelah itu dituangkan logamnya.
• Tingkat perekonomian masyarakat telah mencapai kemakmuran
• Sudah mengenal bersawah
• Alat-alat yang dihasilkan : kapak corong, nekara,pisau, tajak dan alat pertanian dari logam
• Telah mencapai taraf perkembangan sosial ekonomi yang mantap
MANUSIA PURBA DI INDONESIA
Penelitian manusia purba di Indonesia dilakukan oleh :
1. Eugena Dobois,
Dia adalah yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari B.D Von Reitschoten yang menemukan tengkorak di Wajak, Tulung Agung.
• Fosil itu dinamai Homo Wajakensis, termasuk dalam jenis Homo Sapien (manusia yang sudah berpikir maju)
• Fosil lain yang ditemukan adalah :
Pithecanthropus Erectus (phitecos = kera, Antropus Manusia, Erectus berjalan tegak) ditemukan di daerah Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi, tahun 1891. Penemuan ini sangat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan.
• Pithecanthropus Majokertensis, ditemukan di daerah Mojokerto
• Pithecanthropus Soloensis, ditemukan di daerah Solo

Peta : Daerah penemuan Fosil di wilayah Jawa Tengah dan jawa Timur
2. G.H.R Von Koeningswald
Hasil penemuan beliau adalah : Fosil tengkorak di Ngandong, Blora. Tahun 1936, ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto. Tahun 1937 – 1941 ditemukan tengkorak tulang dan rahang Homo Erectus dan Meganthropus Paleojavanicus di Sangiran, Solo.
3. Penemuan lain tentang manusia Purba :
Ditemukan tengkorak, rahang, tulang pinggul dan tulang paha manusia Meganthropus, Homo Erectus dan Homo Sapien di lokasi Sangiran, Sambung Macan (Sragen),Trinil, Ngandong dan Patiayam (kudus).
4. Penelitian tentang manusia Purba oleh bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Prof. DR. T. Jacob dari UGM, di daerah Sangiran dan sepanjang aliran Bengawan Solo.
Fosil Manusia Purba yang ditemukan di Asia, Eropa, dan Australia adalah :
• Semuanya jenis Homo yang sudah maju : Serawak (Malaysia Timur), Tabon (Filipina), dan Cina.
• Fosil yang ditemukan di Cina oleh Dr. Davidson Black, dinamai Sinanthropus Pekinensis.
• Fosil yang ditemukan di Neanderthal, dekat Duseldorf, Jerman yang dinamai Homo Neaderthalensis.

Gb4. Fosil
• Menurut Dobois, bangsa asli Australia termasuk Homo Wajakensis, sehingga ia berkesimpulan Homo Wajakensis termasuk golongan bangsa Australoid.
Jenis-jenis Manusia Purba yang ditemukan di Indonesia ada tiga jenis :
1. Meganthropus
2. Pithecanthropus
3. Homo

Meganthropus Pithecanthropus replika dari Homo Erectus
Ciri-ciri manusia purba yang ditemukan di Indonesia :
1. Ciri Meganthropus :
• Hidup antara 2 s/d 1 juta tahun yang lalu
• Badannya tegak
• Hidup mengumpulkan makanan
• Makanannya tumbuhan
• Rahangnya kuat
2. Ciri Pithecanthropus :
• Hidup antara 2 s/d 1 juta tahun yang lalu
• Hidup berkelompok
• Hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol
• Mengumpulkan makanan dan berburu
• Makanannya daging dan tumbuhan

3. Ciri jenis Homo :
• Hidup antara 25.000 s/d 40.000 tahun yang lalu
• Muka dan hidung lebar
• Dahi masih menonjol
• Tarap kehidupannya lebih maju dibanding manusia sebelumnya
CORAK KEHIDUPAN PRASEJARAH INDONESIA DAN HASIL BUDAYANYA
Hasil kebudayaan manusia prasejarah untuk mempertahankan dan memperbaiki pola hidupnya menghasilkan dua bentuk budaya yaitu :
• Bentuk budaya yang bersifat Spiritual
• Bentuk budaya yang bersifat Material
i. Masyarakat Prasejarah mempunyai kepercayaan pada kekuatan gaib yaitu :
• Dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Misalnya : batu, keris
• Animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang mereka yang bersemayam dalam batu-batu besar, gunung, pohon besar. Roh tersebut dinamakan Hyang.
ii. Pola kehidupan manusia prasejarah adalah :
• Bersifat Nomaden (hidup berpindah-pindah), yaitu pola kehidupannya belum menetap dan berkelompok di suatu tempat serta, mata pencahariannya berburu dan masih mengumpulkan makanan
• Bersifat Permanen (menetap), yaitu pola kehidupannya sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat, mata pencahariannya bercocok tanam. Muali mengenal norma adat, yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan
iii. Sistem bercocok tanam/pertanian
• Mereka mulai menggunakan pacul dan bajak sebagai alat bercocok tanam
• Menggunakan hewan sapi dan kerbau untuk membajak sawah
• Sistem huma untuk menanam padi
• Belum dikenal sistem pemupukan
iv. Pelayaran
Dalam pelayaran manusia prasejarah sudah mengenal arah mata angin dan mengetahui posisi bintang sebagai penentu arah (kompas)
v. Bahasa
• Menurut hasil penelitian Prof. Dr. H. Kern, bahasa yang digunakan termasuk rumpun bahasa Austronesia yaitu : bahasa Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia.
• Terjadinya perbedaan bahasa antar daerah karena pengaruh faktor geografis dan perkembangan bahasa.

Jenis Bangsa Prasejarah Indonesia
Dengan adanya migrasi/perpindahan bangsa dari daratan Asia ke Indonesia, maka pada zaman prasejarah di Kepulauan Indonesia ternyata sudah dihuni oleh berbagai bangsa yang terdiri dari:Bangsa Melanisia/Papua Melanosoide yang merupakan Ras Negroid memiliki ciri-ciri antara lain: kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar dan hidung mancung. Bangsa ini sampai sekarang masih terdapat sisa-sisa keturunannya seperti Suku Sakai/Siak di Riau, dan suku-suku bangsa Papua Melanosoide yang mendiami Pulau Irian dan pulau-pulau Melanesia.Bangsa Melayu Tua/Proto Melayu yang merupakan ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri antara lain: Kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Yang termasuk keturunan bangsa ini adalah Suku Toraja (Sulawesi Selatan), Suku Sasak (Pulau Lombok), Suku Dayak (Kalimantan Tengah), Suku Nias (Pantai Barat Sumatera) dan Suku Batak (Sumatera Utara) serta Suku Kubu (Sumatera Selatan).Bangsa Melayu Muda/Deutro Melayu yang merupakan rasa Malayan Mongoloid sama dengan bangsa Melayu Tua, sehingga memiliki ciri-ciri yang sama. Bangsa ini berkembang menjadi Suku Aceh, Minangkabau (Sumatera Barat), Suku Jawa, Suku Bali, Suku Bugis dan Makasar di Sulawesi dan sebagainya.
Demikianlah uraian materi tentang jenis bangsa prasejarah Indonesia.

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Oleh : Mashuri Maschab.

Pendahuluan

Sampai saat ini di lingkungan negara-negara yang sedang berkembang masalah hubungan antara Pusat dan Daerah masih menjadi salah satu isu sentral, terutama di negara yang wilayahnya sangat luas atau kehidupan penduduknya secara sosial maupun ekonomi hiterogen. Pengalaman menunjukkan bahwa karena pemerintahan daerah yang mencerminkan hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah terfokus pada aspek politik, maka masalah kesenjangan hubungan keduanya sering berakibat pada ancaman disintegrasi nasional. Perang Biafra di Nigeria, pergolakan Propinsi-propinsi di Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh sekarang, Eritrea dengan Ethiopia dan konflik di semenanjung Jafna Srilangka dan sebagainya adalah contoh besarnya akibat yang bisa ditimbulkan dari masalah hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah.
Pengalaman lain juga menunjukkan bahwa masalah hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah tersebut, lebih sering timbul di negara-negara kesatuan yang sejumlah sekitar 80% dari jumlah negara di dunia dewasa ini. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa negara-negara federal masalah semacam itu tidak pernah ada, hanya saja di negara-negara federal tidak sampai mengancam kesatuan nasional mereka. Adanya pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan negara yang demokratis, karena bisa menampung pluralisme bangsa yang bersangkutan, mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan tambahan pilihan bagi warganya terutama yang bersangkutan dengan kebutuhan dan kepentingan penduduknya.

Dengan adanya pemerintahan daerah, maka pluralisme yang ada dalam masyarakat negara baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya bisa ditampung dalam wadah pemerintahan daerah masing-masing sehingga tidak mengarah kepada otokrasi sentral. Dalam wilayah mereka, keragaman yang ada dalam masyarakat tetap terpelihara sehingga menjadi akar kebangsaan, tanpa kemudian harus menaifkan ciri-ciri khusus kedaerahan yang ada. Melalui pemerintahan daerah juga bisa diberi kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mereka, melalui bermacam-macam dewan daerah baik yang bersifat politik (seperti DPRD di Indonesia) maupun ekonomi (misalnya Komite Perlindungan Konsumen Daerah) atau sosial misalnya Dewan Pemangku Adat Daerah dan sebagainya. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pilihan yang lebih banyak, dari pelayanan umum yang disediakan pemerintahan daerah selain yang disediakan oleh pemerintahan secara nasional.

Disamping itu kehadiran pemerintahan daerah, bisa mendorong demokrasi melalui :
1. Tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, melalui pemilihan-pemilihan lokal.
2. Memberikan hak yang luas bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan dalam kelompok penekan.
3. Politisi lokal memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pemilihannya ketimbang para pejabat atau politisi di pusat.
4. Merupakan latihan atau sekolah untuk membangun sistem yang demokratis.
5. Pemerintah Daerah sebagai wakil komunitas sub nasional dalam lingkungan daerah tertentu, bisa mendorong terwujudnya negara bangsa.
6. Memperluas pemahaman individu kearah pemahaman konsep kebangsaan yang lebih luas, sehingga misalnya tidak menganggap bahwa pemungutan suara sekedar cermin kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bangsa/nasional.
7. Masyarakat lokal didorong untuk menyelesaikan sendiri konflik-konflik yang terjadi secara internal, tanpa campur tangan Pusat sehingga bisa meningkatkan stabilitas nasional.
8. Memungkinkan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan inovatif dan alternatif. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Daerah jauh lebih kecil akibatnya ketimbang akibat keputusan pemerintah Pusat.
(Lihat Bailey, 1999, h:5)

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah di Indonesia yang lebih baik di masa datang, dalam membahas hubungan kekuasaan antara Pemerintahan dengan Daerah ini sangat ingin mengajak untuk mulai memperhatikan aspek ekonomi. Studi mengenai perekonomian daerah memang belum lama berkembang yaitu pada tahun 1980an, sehingga definisi pemerintahan daerah dalam pandangan akademisi yang memperhatikan bidang ekonomi juga berbeda dengan yang biasa kita ketahui. Secara umum pemerintah daerah dipahami sebagai : Organisasi yang ditetapkan oleh undang-undang dipilih secara demokratis yang berkedudukan di bawah pemerintah pusat, propinsi atau pemerintah regional; yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat dalam wilayah kekuasaannya. Cole dan Boyne mendefinisikan pemerintahan daerah didefinisikan sebagai : Suatu badan yang dipilih secara demokratis dalam daerah tertentu, yang berwenang memungut pajak untuk melaksanakan kebijaksanaan yang dibuatnya sendiri atas pelayanan kepada masyarakat yang mereka berikan. (Bailey, Ibid h:2-3) Menurut definisi tersebut ada 3 unsur penting dalam pemerintahan daerah, yaitu :
1. Dibentuk melalui pemilihan lokal yang demokratis.
2. Berwenang memungut pajak.
3. Berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara secara tradisional pemerintahan daerah dalam konsep yang dipakai di Indonesia sebagaimana rumusan daerah otonom, yaitu : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (Pasal I butir : UU No. 5 / 1974). Dalam UU No. 22 / 1999 rumusan Daerah Otonom sedikit dirubah menjadi : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam definisi pemerintahan dari sudut pandang politik tersebut tidak disinggung tentang efektifitas pemda. Demikian pula berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi obyektif daerah yang kurang memadai, misalnya kapasitas politik, kondisi geografi, dan kurangnya pemahaman masyarakat daerah yang bisa mempengaruhi keberhasilan pemerintahan kurang diperhatikan. Karenanya argumentasi yang menjadi pembenar utama mengenai pemerintahan daerah bagi ilmuwan politik, bahwa pemerintahan daerah tidaklah sesederhana suatu mekanisme pemberian pelayanan masyarakat dalam sektor publik.
Belajar dari pengalaman di negara-negara yang sudah maju, di mana pemerintahan daerah kegiatan utamanya adalah melayani masyarakat; maka kiranya sudah waktunya untuk mulai memberikan perhatian pada upaya peningkatan peranan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi. Perhatian dalam bidang ekonomi sangat berkaitan dengan esensi tugas pemerintahan daerah yang utama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktek di negara-negara maju tersebut, memang berbeda dengan di negara sedang berkembang yang pada umumnya masih berpusat pada peranan regulasi atau mengatur masyarakatnya. Fungsi Pemda di negara-negara berkembang yang masih berpusat pada bidang regulasi itu, memang tidak salah karena sebagian besar penduduk di negara berkembang belum bisa mengatur dirinya sendiri, sehingga harus diatur oleh Pemerintahan. Namun begitu bukan berarti bahwa tidak perlu melakukan reorientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena cepat atau lambat tuntutan masyarakat akan sampai ke sana.
PERANAN EKONOMI PEMDA
Pandangan teori ekonomi terutama menekankan pada peran Pemda sebagai penolong masyarakat dalam menyediakan pelayanan umum dan berusaha menetapkan persyaratan atau membuat keadaan yang bisa memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Memang pendekatan ini hanya bisa dipakai atau dipergunakan, sepanjang bagian-bagian sumber analisa ekonomi dapat diketahui, misalnya data dan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang benar-benar bersifat bisnis (bukan politis atau lainnya), aspek-aspek sosiologi yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan perspektif lainnya dalam perekonomian. Pada tingkat yang lebih luas kebijaksanaan dari lembaga demokrasi lokal yang kuat bisa menjadi suatu bentuk pembangunan kemampuan dan penguatan institusi nasional, yang merupakan sebuah prasarat penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Desentralisasi yang melahirkan pemerintah daerah diperlukan karena sangat bermanfaat untuk (1) meredam in efisiensi didalam sistem pemerintahan yang dikontrol secara sentral (oleh pemerintah Pusat). (2) Sebagai alat/sarana privatisasi berbagai kegiatan masyarakat (termasuk yang merupakan pelayanan publik) (3) mengurangi ketegangan dalam bidang keuangan pada tingat pemerintah nasional. (lihat Bailye)
Kiranya perlu juga diperhatikan bahwa dalam bidang ekonomi pemerintah mempunyai empat macam peranan yaitu 1) alokasi, 2) distribusi, 3) regulasi, dan 4) stabilisasi. Apabila pemerintah daerah bisa menjalankan peranan ekonominya dengan baik, maka bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tetapi juga akan mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional.

Agenda Bahasan
1. Apakah sistem rekrutmen pejabat daerah dan politisi daerah yang dipergunakan sekarang, bisa menjamin diperolehnya pemerintahan daerah yang demokratis yang beroreantasi kepada kepentingan masyarakatnya ?
2. Usaha apakah yang pelu dilakukan untuk meningkatkan demokratisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia ?
3. Perlukah orientasi pada bidang ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkatkan, agar supaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa lebih efektif ?
4. Perlukah Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi distribusi ekonomi dikalangan penduduknya, misalnya melalui kebijakan perpajakan, kebijakan sosial dan sebagainya ?

Hubungan Pusat dan Daerah di Era Reformasi
Undang-undang No. 22/1999 mencerminkan pergeseran politik Pemerintah yang besar dalam desentralisasi pemerintahan. Pada dasarnya Pemerintah hanya memegang kewenangan di bidang : keuangan dan moneter, luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, agama dan kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal : 7 Undang-undang itu, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Dengan demikian maka kewenangan yang lain di luar lima bidang tersebut menjadi Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi, Pasal 2 ayat (3) PP tersebut kewenangan Pemerintah Propinsi adalah dalam bidang :
1. Pertanian
2. Kelautan
3. Pertambangan dan Energi
4. Kehutanan dan Perkebunan
5. Perindustrian dan Perdagangan
6. Perkoperasian
7. Penanaman Modal
8. Kepariwisataan
9. Ketenagakerjaan
10. Kesehatan
11. Pendidikan Nasional
12. Sosial
13. Penataan Ruang
14. Pertanahan
15. Pemukiman
16. Pekerjaan Umum
17. Perhubungan
18. Lingkungan Hidup
19. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
20. Pengembangan Otonomi Daerah
21. Perimbangan Keuangan
22. Kependudukan
23. Olah Raga
24. Hukum dan Perundang-undangan
25. Penerangan.

Adapun kewenangan Kabupaten dan Kota pada dasarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi. Dengan begitu maka meskipun bagi Kabupaten dan Kota diwajibkan melaksanakan sedikitnya 11 bidang kewenangan, yaitu :
1. Pekerjaan Umum
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pertanian
5. Perhubungan
6. Perindustrian dan Perdagangan
7. Penanaman Modal
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Koperasi
11. Tenaga Kerja.
Kendatipun dengan melihat bidang-bidang tersebut, kewenangan Pemerintah Propinsi kelihatan sangat luas tetapi apabila dikaitkan dengan besarnya porsi kewenangan Pemerintahan dalam hal-hal tertentu dalam 25 bidang kewenangan tersebut; maka sebenarnya kewenangan Pemerintah masih sangat besar. Sebagai contoh adalah kewenangan pemerintah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, yang meliputi :
1. Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjanga komoditi.
2. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
3. Pengaturan persaingan usaha.
4. Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
5. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa luar negeri.
6. Pengaturan kawasan berikat.
7. Pengelolaan kemetrologian.
8. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
9. Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.
10. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

Dalam bidang kehutanan dan perkebunan, kewenangan Pemerintah meliputi 16 macam; bahkan dalam bidang perhubungan – kewenangan Pemerintah mencapai 31 macam. Tampaknya keraguan sebagian pengamat yang pesimis terhadap kesungguhan Pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, menemukan alasan pembenar yang kuat dengan isi PP No. 25/2000 tersebut.
Namun demikian bagi saya, keraguan tersebut tidak perlu berlebihan karena di sisi lain juga banyak bukti kuat bahwa kewenangan yang besar yang diberikan kepada daerah tersebut, tidak serta merta bisa dilaksanakan dengan baik. Apabila Pemerintah memang mempunyai godwill yang kuat, maka PP No. 25/2000 tersebut beberapa tahun ke depan harus dirubah dan kewenangan bidang tertentu Pemerintah harus dikurangi seiring dengan semakin besarnya kemampuan pemerintah daerah. Tegasnya, PP No. 25/2000 itu akan diubah secara berkala sehingga pada akhirnya sebagian besar kewenangan akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Persoalannya terletak pada godwill Pemerintah, dan di pihak yang lain adalah kesungguhan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuannya sehingga bisa melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut dengan baik. Oleh karena itu sangat diperlukan sikap dan kesadaran obyektif dari Pemerintah manapun Pemerintah Daerah, sehingga tidak lagi menimbulkan ketegangan hubungan di antara keduanya.
Disamping masalah besar di atas, penataan hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah juga menghadapi beberapa kendala yang perlu ditangani secara seksama, bertahap dan berkelanjutan. Sekarang ini kendala yang sudah jelas adalah bidang yuridis, yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksanaan UU No. 22/1999 meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu setahun sesudah undang-undang tersebut ditetapkan. Contog yang sangat menonjol dari kasus belum adanya atau belum jelasnya ketentuan pelaksanaan itu adalah keruwetan dalam proses pemilihan Bupati pada awal pelaksanaan otonomi luas ini. keinginan Daerah untuk segera melaksanakan otonomi luas itu tidak seiring dengan kemampuan Pemerintah menyiapkan perangkat aturan pelaksanaannya. Memang masalah itu bisa dimaklumi, karena disamping beratnya pekerjaan itu mengingat bahwa undang-undang tersebut mengandung perubahan yang besar dibandingkan undang-undang sebelumnya, Departemen Dalam Negeri juga dipaksa mengatasi berbagai masalah yang tidak diduga sebelumnya sebagai buah dari euforia reformasi, misalnya tuntutan sebagian masyarakat untuk memberhentikan kepala daerah mereka dll. Kendala yang lain adalah :
1. Kapasitas Administrasi Pemerintah Daerah .
Sentralisasi yang selama puluhan tahun dipraktekkan di Indonesia, telah menyebabkan kapasitas administrasi pemerintahan daerah kurang berkembang. Ketatnya pengarahan dan kendali pusat menyebabkan perangkat administrasi daerah cenderung bergantung dan pasif, sehingga menjadi tidak mandiri dan kurang inovatif. Karenanya ketika kemudian diberi wewenang yang besar, maka tidak dengan serta merta bisa melaksanakannya.
2. Kesenjangan Antar Daerah.
Realita bahwa kondisi geografi maupun demografi daerah-daerah di Indonesia yang sangat beragam, dahulu kurang diperhatikan melalui kebijaksanaan Pusat yang cenderung seragam. Akibat dari kebijaksanaan yang seragam itu maka kesenjangan antar daerah yang alami itu, tidak pernah berkurang. Oleh karena itu maka apabila tidak diikuti dengan peningkatan peran alokasi dan distribusi Pemerintah dengan sungguh-sungguh maka akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah akan semakin besar. Apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan arus migrasi antar daerah yang pada gilirannya bisa mengganggu stabilitas nasional.
3. Kesenjangan Politik.
Otonomi daerah yang luas tidak saja memberikan wewenang yang lebih besar kepada Daerah, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar kepada politisi lokal. Kekuasaan besar yang dimiliki politisi lokal akan sangat bermanfaat bagi pengembangan daerah, apabila disertai dengan kapasitas yang memadai dan kesadaran serta tanggung jawab politik yang besar pula. Tetapi apabila tidak, maka teratasi namun hanya sekedar berpindah ke daerah-daerah. Di sisi lain kurangnya kesadaran dan tanggung jawab politik elite daerah, akan bisa melahirkan berbagai masalah baru termasuk ancaman disintegrasi bangsa.
4. Perilaku Birokrasi.
Sebagian besar birokrasi Indonesia belum memiliki perilaku administrasi negara yang benar. Baru sebagian kecil aparatur birokrasi yang mengerti tujuan-tujuan negara atau tujuan organisasi (lembaga tempatnya bekerja) kalaupun mengetahui belum tentu segala kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya dioreantasikan kepada pencapian tujuan organisasi atau tujuan negara yang telah ditetapkan. Masih banyak pegawai negeri yang bekerja sekedarnya, tanpa mempunyai motivasi yang memadai untuk mewujudkan tercapainya sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditentukan. Perilaku birokrasi pemerintah yang cenderung menjadi penguasa dan bukan sebagai pelayan dan abdi masyarakat, adalah contoh yang nyata dari sikap dan perilaku pegawai negeri kita. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan nasional, maka orientasi pegawai negeri harus dirubah disamping peningkatan kapasitas dan kinerjanya. Proses perubahan dan peningkatan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, karena sebagiannya berkaitan dengan faktor sosial dan budaya masyarakat, disamping dengan faktor ekonomi bahkan politik.

Agenda Bahasan
1. Adakah kesenjangan pandangan antara Pemerintah dengan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas ini ?
2. Benarkah bahwa apa yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain, yang dimiliki Pemerintah bisa menghambat terwujudnya otonomi daerah yang luas ?
3. Seberapa besar Kabupaten perlu menambah kewenangannya diluar 11 bidang kewenangan minimal yang telah ditentukan, dan bolehkah apabila suatu Kabupaten tidak melaksanakan kewenangan- kewenangan lain yang disediakan, dan apa konsekuensinya ?
4. Bagaimanakah pemerintah daerah dan DPRD mensiasati, agar tambahan wewenang itu tidak memberatkan pemerintah daerah tetapi tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik ?
5. Fungsi representasi apakah yang bisa dikembangkan oleh DPRD, agar bisa ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Menggagas upaya pencepatan otonomi daerah yang luas
Beberapa agenda masalah yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, merupakan tantangan yang harus diatasi karena pelaksanaan otonomi daerah yang luas adalah keniscayaan, yang bukan saja unuk menghindakan ancaman disintegrasi bangsa juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata dan menyeluruh. Dalam hubungan ini maka ada beberapa gagasan yang mungkin bisa didiskusikan, yaitu :
1. Melakukan sosialisasi tentang kebijaksanaan penerapan otonomi daerah yang baru ini, terutama kepada kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat di daerah misalnya : elite lokal, aktifis LSM, tokoh-tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan baik sosial, ekonomi maupun politik. Pada gilirannya diharapkan agar mereka ini akan menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat di lingkungannya.
2. Membangun komunikasi yang efektif antara jajaran eksekutif dengan DPRD, sehingga tidak akan terjadi mis-persepsi ataupun kesalahan yang berlarut-larut tanpa diketahui dan diusahakan pemecahannya.
3. Membangun kesadaran kolekteif dalam masyarakat daerah, agar bisa memahami kemungkinan terjadinya kelambatan atau ketidak sesuaian harapan dengan apa yang dihasilkan, yang terpaksa terjadi karena masalah teknis yang obyektif.
4. Mendorong Pemerintah agar meningkatkan godwill dalam pelaksanaan otonomi daerah yang baru ini, dan dengan tegas menyelesaikan masalah yang terjadi di tingkat pusat yang bisa menghambat terwujudnya otonomi daerah yang luas itu. Kecenderungan sebagian institusi pusat untuk mempertahankan kekuasaan, harus bisa diatasi dengan segera.
5. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, maka elite lokal (Eksekutif dan DPRD) harus meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan menghindarkan sikap elitis yang cenderung mengedepankan kepentingan dan keuntungan elite sendiri.

Agenda Bahasan
1. Sejauh manakah otonomi luas bisa mengancam disintegrasi nasional.
2. Langkah apakah yang perlu dilakuan agar ancaman terhadap integrasi nasional itu bisa dihindarkan.
3. Benarkah terdapat kendala-kendala teknis dan obyektif di daerah, sehingga otonomi daerah yang luas itu tidak bisa segera bisa dilaksanakan ?
4. Apabila ditemukan kendala di daerah, bagimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasinya ?
5. Diantara berbagai masalah yang dihadapi dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas itu, antara faktor SDM, administrasi dan keuangan; daerah yang dianggap paling krusial dan mengapa demikian ?
6. Apakah keinginan untuk memperbaiki UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan tersebut perlu segera dilakukan, atau nanti saja seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri misalnya bersamaan dengan perubahan terhadap UU No. 22/1999 atau setidaknya berhubungan dengan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.[]

Persebaran Flora & Fauna di Indonesia

Wilayah Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya hati baik yang terdapat di darat, laut maupun udara. Keanekaragaman flora dan fauna tersebut mendorong pada peneliti dan pecinta alam datang ke Indonesia untuk meneliti flora dan fauna.
1. Persebaran Flora (dunia tumbuhan) di Indonesia
Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora ataua dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :
 Iklim
 Jenis tanah
 Relief atau tinggi rendah permukaan bumi
 Biotik (pengaruh makhluk hidup).
Adanya faktor-faktor tesebut, Indonesia memeliki keanekara- gaman jenis tumbuh-tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman lebih bervariasi, misalnya: di Pulau Sumatera dan Kalimantan
Sedangkan daerah yang curah hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan yang lebat seperti di Nusa Tenggara. Daerah ini banyak di tum- buhi semak belukar dengan padang rumput yang luas.
Suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Junghuhn telah membuat zonasi (pembatasan wilayah) tumbuh- tumbuhan di Indonesia sebagai berikut :
 Daerah panas (0 – 650 meter), tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, karet.

 Daerah sedang ( 650 – 1500 meter), tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kopi, tembakau, teh, sayuran.

 Daerah sejuk ( 1500 – 2500 meter), tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah teh, sayuran, kina, pinus.

 Daerah dingin (di atas 2500 meter) tidak ada tanaman budidaya
Beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain sebagai berikut :
 Hutan Musim, terdapat di daerah Indonesia yang memiliki suhu udara tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau pohonnya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Contoh hutan mu- sim ialah hutan jati dan kapuk randu. Hutan musim banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

 Hutan Hujan Tropis, terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Indonesia beriklim tropis dan dilalui garis khatulistiwa sehing- ga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan tinggi dan temperatur udara tinggi. Di Indonesia hutan hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

 Sabana, terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana beru- pa padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

 Steppa, adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Stepa terda- dapat di Nusa Tenggara Timur, baik untuk peternakan.

 Hutan Bakau atau Mangrove, adalah hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Hutan bakau banyak terdapat di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Jenis-jenis hutan yang dipengaruhi iklim antara lain
(a). Hutan Hujan Tropis, (b). Sabana, (c). Steppa, (d). Hutan Mangrove
2. Persebaran Fauna (dunia hewa) di Indonesia)

Keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan dan rintangan alam. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Secara ringkas tiga kelompok fauna di Indonesia adalah ebagai berikut :
 Fauna tipe Asiatis, menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makasar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, orang utan.

 Fauna tipe Australis, menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kangguru, burung kasuari, cendrawasih, kakaktua.

 Fauna Peralihan dan asli, terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anoa dan burung maleo.

Jenis Fauna Australis, yang terdapat di Bagian Timur
Peta Persebaran Fauna Indonesia berdasarkan Garis Wallace dan Garis Weber
 Garis Wallace membatasi Fauna Asiatis dengan Fauna Peralihan
 Garis Weber membatasi Fauna Australis dengan Fauna Peralihan.

Hello world!

•April 14, 2009 • 1 Komentar

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.